Altarnews.com—BANDAR LAMPUNG—Forum Group Discussion (FGD) bertajuk roadmap penanganan banjir di Kota Bandar Lampung yang digelar di IIB Darmajaya, Selasa 28 April 2026 berlangsung panas. Perdebatan mencuat antara pemerintah daerah dan pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Mesuji Sekampung.
Suasana memanas setelah Kepala BBWS Mesuji Sekampung, Elroy Koyari, memaparkan penyebab serta strategi penanganan banjir di Bandar Lampung.
Namun, paparan tersebut langsung dibantah Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang juga hadir sebagai narasumber.
“Bohong semua itu. Balai tidak pernah turun dan membantu penanganan banjir di Bandar Lampung,” tegas Eva.
Menurutnya, sungai-sungai besar di Bandar Lampung merupakan kewenangan BBWS. Namun, saat terjadi banjir, terutama akibat tanggul jebol dan sedimentasi, pihak balai dinilai tidak hadir di lapangan.
“Balai ini tidak pernah hadir saat tanggul jebol, sedimen menumpuk,” ujarnya.
Eva menilai banjir yang kerap terjadi juga dipicu ketidakmampuan drainase menampung debit air saat hujan, yang diperparah penyempitan aliran sungai.
Ia bahkan menyinggung banyaknya bangunan yang berdiri di atas atau mempersempit aliran sungai, mulai dari permukiman hingga kawasan komersial.
“Mulai dari hotel, perumahan elit, rumah warga hingga Darmajaya ini juga menutup aliran sungai. Kami mengutamakan kemanusiaan, kalau tidak sudah habis kami bongkar,” tandasnya.
Sebelumnya, Elroy Koyari memaparkan bahwa terdapat tiga sungai besar di Bandar Lampung, yakni Way Kuala, Balau, dan Garuntang, yang menjadi bagian dari sistem aliran utama.
Ia mengungkapkan sedikitnya delapan faktor utama penyebab banjir di Bandar Lampung, yakni tingginya intensitas hujan, tanggul jebol, penyempitan sungai, efek bottleneck akibat gorong-gorong dan jembatan, sedimentasi, tumpukan sampah, tanggul rendah, serta padatnya permukiman di bantaran sungai.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat penanganan belum bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga diperlukan prioritas berbasis titik kritis.
“Kalau semua ditangani sekaligus, butuh master plan yang detail dan biaya sangat tinggi,” ujarnya.
Ia menambahkan, penanganan banjir ke depan harus berbasis master plan terpadu agar langkah penanganan fisik lebih terarah. Selain itu, pendekatan konservasi juga dinilai penting, termasuk pembuatan sumur resapan di setiap rumah.
“Eliminasi banjir tidak bisa parsial. Harus terintegrasi dari hulu ke hilir,” katanya.
