AltarNews.com—-BANDAR LAMPUNG—Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Lampung (BMBK) Provinsi Lampung, Taufiqullah, memilih bungkam di tengah sorotan tajam terhadap dugaan audit “tebang pilih” proyek infrastruktur bernilai ratusan miliar rupiah.
Sikap diam tersebut memicu pertanyaan publik soal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran.
Sejumlah pihak sebelumnya menyoroti proses audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung atas proyek-proyek strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.
Audit disebut-sebut hanya menyentuh sebagian kecil paket pekerjaan, sementara proyek bernilai besar diduga tidak diperiksa secara proporsional.
Upaya konfirmasi kepada Taufiqullah melalui pesan singkat dan panggilan telepon sejak pagi hingga malam hari tidak mendapat respons. Hingga berita ini diturunkan, tidak ada pernyataan resmi yang disampaikan pihak BMBK untuk menjawab tudingan yang berkembang.
Pengamat kebijakan Sahril, menilai sikap diam tersebut justru memperlebar ruang spekulasi.
“Kalau memang tidak ada persoalan, seharusnya tidak ada yang perlu ditutup-tutupi. Publik berhak mendapatkan penjelasan,” ujarnya.
Menurut Sahril, pada Tahun Anggaran 2024 total proyek infrastruktur di BMBK diperkirakan mencapai sekitar Rp560 miliar dan pada 2025 sekitar Rp500 miliar. Namun, audit diduga hanya memeriksa sekitar 20 persen paket pekerjaan.
Desakan pun diarahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung) agar melakukan klarifikasi dan pendalaman atas laporan yang telah disampaikan masyarakat sipil.
Di tengah besarnya nilai anggaran dan dampak proyek terhadap kepentingan publik, sikap bungkam pejabat teknis dinilai bukan pilihan bijak.
Transparansi, menurut pengamat kebijakan publik, Sahril adalah prasyarat utama untuk menjaga kepercayaan terhadap tata kelola keuangan daerah.
Hingga kini, polemik tersebut masih menggantung tanpa penjelasan resmi dari pimpinan BMBK. Publik menanti jawaban, bukan keheningan.
Sebelumnya, Mengungkap dugaan bahwa audit atas proyek-proyek strategis di BMBK hanya menyentuh sekitar 20 persen dari total paket pekerjaan pada Tahun Anggaran 2024 dan 2025.
Mereka juga mempertanyakan dasar penentuan sampel pemeriksaan serta mendesak aparat penegak hukum untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur maupun potensi unsur pidana, dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.(tim/red)
