AltarNews.Com – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) berkomitmen menjaga stabilitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perikanan tanpa mencekik nelayan.
Di tengah tantangan ekonomi yang kian menghimpit, fenomena transaksi jual beli ikan di tengah laut menjadi perhatian serius.
Namun, alih-alih memberikan sanksi represif, Kepala DKP Kota Bandar Lampung, Ricardo BNW atau Aldo, memilih turun langsung ke pesisir untuk menyerap aspirasi masyarakat.
Aldo mengungkapkan, praktik pelelangan di laut sering menjadi pilihan terakhir nelayan karena desakan ekonomi.
Faktor kebutuhan keluarga hingga jeratan utang membuat nelayan membutuhkan uang tunai secara cepat tanpa menunggu proses birokrasi di darat.
“Kami tidak hanya diam. Setelah turun ke lapangan, kami tahu penyebab utamanya adalah faktor ekonomi,” ujarnya.
“Fokus kami sekarang adalah bagaimana nelayan tetap bisa mencari ikan dengan tenang, namun pemerintah juga menerima PAD yang stabil seperti tahun-tahun sebelumnya,” tambah Aldo.
Sebagai solusi nyata untuk meringankan beban operasional, Pemkot Bandar Lampung memastikan distribusi solar bersubsidi bagi nelayan tetap terjaga.
Kehadiran stasiun bahan bakar di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) menjadi garda terdepan dalam mendukung produktivitas nelayan.
“Insyaallah solar subsidi aman untuk didistribusikan,” ucapnya.
“Ini bentuk kehadiran pemerintah agar aktivitas melaut tidak terhambat biaya operasional yang tinggi,” tambah Aldo optimistis.
