Oleh: Sodirin (Rektor Univ Saburai)
Altarnews.com—BANDAR LAMPUNG—Provinsi Lampung sedang berada pada sebuah fase penting dalam perjalanan ekonominya. Di satu sisi, daerah ini memiliki kekuatan besar sebagai salah satu basis pangan nasional.
Namun di sisi lain, Lampung juga menghadapi tantangan serius untuk keluar dari ketergantungan pada ekonomi primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah dan hilirisasi.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa ekonomi Lampung tahun 2024 tumbuh sebesar 4,57 persen dengan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencapai Rp483,88 triliun. Pertumbuhan ini sedikit menguat dibanding tahun sebelumnya sebesar 4,55 persen. Angka tersebut tentu patut diapresiasi.
Namun pertanyaan pentingnya adalah:apakah pertumbuhan itu sudah benar-benar mencerminkan transformasi ekonomi daerah?
Pertanian Masih Menjadi Tulang Punggung
Hingga saat ini, struktur ekonomi Lampung masih didominasi sektor pertanian.
Kontribusinya mencapai sekitar 26 persen terhadap PDRB, disusul industri pengolahan dan perdagangan. Ini menunjukkan bahwa Lampung memiliki basis produksi yang kuat, seperti kopi, singkong, jagung, tebu, sawit, hingga perikanan. Namun persoalannya, sebagian besar komoditas tersebut masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
Nilai tambah justru lebih banyak dinikmati daerah lain yang memiliki industri pengolahan lebih maju. Akibatnya, Lampung masih mengalami apa yang disebut sebagai:“kebocoran ekonomi daerah”.Petani bekerja keras menghasilkan komoditas, tetapi keuntungan terbesar sering kali berada di luar daerah.
Mengapa Hilirisasi Menjadi Sangat Penting?
Dalam perspektif ekonomi regional modern, daerah tidak cukup hanya menjadi produsen bahan baku. Daerah harus mampu melakukan pengolahan bahan baku, memasarkannya, dan menciptakan rantai nilai sendiri.
Di sinilah pentingnya hilirisasi. Ilustrasinya, ketika singkong diolah menjadi tepung tapioka modern, ketika kopi diproses menjadi produk premium, atau ketika hasil laut diolah menjadi industri pangan ekspor, maka nilai ekonominya meningkat berkali-kali lipat.
Selain itu bukan hanya meningkatkan pendapatan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja, meningkatkan PAD, memperkuat UMKM, serta menciptakan efek berganda terhadap sektor lain.
Dalam analisis Input–Output (IO), industri pengolahan memiliki multiplier effect yang jauh lebih besar dibanding sektor primer. Artinya setiap pertumbuhan industri pengolahan akan mendorong sector, seperti perdagangan, logistik, jasa, konstruksi, hingga tenaga kerja.
Dan menariknya, data BPS menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan Lampung tumbuh sangat tinggi pada triwulan IV-2024, mencapai 14,16 persen. Ini adalah sinyal penting bahwa Lampung sebenarnya memiliki momentum transformasi ekonomi.
*Logistik: Kekuatan Strategis Lampung*
Selain pertanian, Lampung memiliki keunggulan geografis yang sangat strategis. Posisi sebagai gerbang Pulau Sumatera membuat Lampung menjadi titik penting distribusi barang nasional.
Keberadaan ditopang dengan jalan Tol Trans Sumatera, Pelabuhan Bakauheni, Pelabuhan Panjang, serta jalur logistik Jawa–Sumatera, memberikan peluang besar bagi Lampung untuk berkembang sebagai pusat logistik regional.
Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, sektor transportasi dan pergudangan menjadi salah satu sektor dengan pertumbuhan tertinggi di Lampung.
Namun potensi ini belum sepenuhnya optimal. Masih banyak persoalan, sperti jalan daerah rusak, konektivitas sentra produksi lemah, biaya distribusi tinggi, dan integrasi antar wilayah belum maksimal.
Akibatnya, biaya ekonomi daerah masih relatif mahal. Masalah Utama: Pembangunan Masih Terfragmentasi Tantangan terbesar pembangunan Lampung sebenarnya bukan hanya pada anggaran, tetapi pada pola pengelolaannya.
Sering kali pembangunan berjalan parsial antar Dinas, seperti: Dinas pertanian fokus produksi, Dinas perdagangan fokus pasar, Dinas PU fokus jalan, Dinas industri fokus pelatihan. Padahal semua sektor tersebut saling berkaitan dan ada penjenjangan kinerja.
Akibatnya, pembangunan kehilangan efek sinergi dan multiplier effect tidak maksimal. Dalam teori manajemen pembangunan modern, keberhasilan daerah ditentukan oleh kemampuan membangun, setidaknya terintegrasinya antar sektor dan antar wilayah.
Sebab tanpa integrasi, APBD hanya menjadi kumpulan program tahunan, bukan alat transformasi ekonomi.
*Saatnya APBD Berbasis Outcome*
Selama ini, keberhasilan pembangunan sering diukur dari: besarnya anggaran, tingginya serapan dan banyaknya kegiatan. Padahal masyarakat tidak merasakan angka-angka tersebut yang dirasakan masyarakat hanyalah harga hasil panen, lapangan kerja, kualitas jalan, dan peningkatan pendapatan.
Karena itu, APBD ke depan harus berbasis outcome, bukan sekadar output administratif. maka Indikator utama pembangunan seharusnya: apakah kemiskinan turun, apakah pengangguran berkurang, apakah produktivitas meningkat, dan apakah ekonomi rakyat bergerak.
*Lampung Sedang Menentukan Masa Depannya*
Lampung memiliki semua syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi baru di Sumatera, seperti sumber daya alam besar, posisi strategis, konektivitas nasional, dan basis pertanian yang kuat. Namun tanpa transformasi ekonomi, Lampung akan terus berada dalam pola lama: kaya sumber daya, tetapi miskin nilai tambah.
Karena itu, ada tiga agenda besar yang harus menjadi prioritas: yakni “Hilirisasi Komoditas” yaitu membangun industri pengolahan berbasis: kopi, singkong, jagung, udang, dan pangan lokal. Selain itu harus ada Integrasi Antar Wilayah, dimana Kabupaten/kota tidak boleh berjalan sendiri-sendiri. Harus ada konektivitas dalam hal produksi, distribusi, logistik, dan pasar.
Selain itu perlu Reformasi APBD dan RPJMD, dimana Perencanaan pembangunan harus: fokus, terukur, berbasis dampak, dan berbasis multiplier effect.
Lampung saat ini berada di persimpangan penting, namun tetap menjadi daerah produsen bahan mentah, atau berubah menjadi pusat agroindustri dan logistik regional. Pilihan itu sangat ditentukan oleh: keberanian kebijakan, kualitas manajemen pembangunan, serta kemampuan menghubungkan APBD dengan ekonomi rakyat.
Karena pada akhirnya, keberhasilan pembangunan bukan ditentukan oleh seberapa besar anggaran dibelanjakan,tetapi oleh seberapa besar perubahan yang dirasakan masyarakat. Dan masa depan Lampung akan ditentukan oleh pilihan itu.(*)
