Altarnews.com—BANDAR LAMPUNG — Pemasangan kabel fiber optik provider PT iForte Solusi Infotek (iForte) di Jalan Z.A. Pagar Alam, Kelurahan Nunyai, Kecamatan Rajabasa, Bandar Lampung, diduga belum mengantongi izin. Yang lebih mengesalkan, kabel itu dipasang di tumpukan kabel lama yang sudah semrawut. Petugas di lapangan pun berdalih izin masih diproses, bahkan sempat menjual nama pengurus Ormas.
Pantauan awak media di lokasi, sejumlah teknisi terlihat sibuk menarik kabel fiber optik. Kabel tidak hanya dibentangkan di tiang, tetapi juga ditempelkan ke kabel-kabel lama yang sudah bertumpuk tak beraturan. Alhasil, gerombolan kabel di kawasan itu makin membelit dan makin mengganggu pemandangan.
Saat awak media menanyakan perihal izin, seorang petugas pengaman pekerjaan bernama Wawan berdalih bahwa pemasangan itu sudah ada izin. Namun, ia menyebut izin yang dimaksud adalah izin lama. “Izin ya lagi diproses,” kata Wawan di lokasi.
Tak sampai di situ, Wawan juga sempat menyebut nama pengurus Ormas. Ia mengaku mengenal orang itu. “Saya juga banyak kenal,” ujarnya.
Pernyataan itu tentu meninggalkan pertanyaan besar. Kalau izin masih diproses, kenapa pekerjaan tetap jalan? Apakah ada pembiaran dari instansi berwenang? Dan apa maksud menjual nama Ormas dalam urusan pekerjaan yang seharusnya berdiri di atas legalitas?
Pemasangan kabel tanpa izin bukan perkara kecil. Selain diduga melanggar aturan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan pemanfaatan ruang publik, kabel yang semrawut juga membahayakan warga. Tumpukan kabel yang tidak tertata rapi rawan korsleting, putus, hingga membahayakan pengguna jalan.
Hingga berita ini diturunkan, manajemen Iforte belum memberikan keterangan resmi. Tapi fakta di lapangan jelas: pekerjaan tetap berjalan meski izin belum tuntas. Instansi berwenang diminta turun tangan, menertibkan, dan mengevaluasi praktik pemasangan kabel oleh provider di Bandar Lampung.
Jika dibiarkan, ini bukan cuma soal kabel semrawut. Ini soal tata kelola ruang publik yang amburadul dan legalitas yang dianggap remeh. Warga berhak atas lingkungan yang aman dan tertata, bukan tumpukan kabel yang dibiarkan membelit tanpa kejelasan izin.
Hingga berita ini diterbitkan awak media sedang mengkonfirmasi Kadis Perkim Kota Bandar Lampung Muhaimin.(***)







