AltarNews.com— LAMPUNG—Mohammad Zimmi Skil resmi dilantik sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 800.1.3.3/513/VI.04/2026.
Pelantikan yang digelar di Ruang Rapat Gubernur Lampung, Selasa (24/2/2025), dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan.
Pada kesempatan yang sama, Sekda juga melantik Hayudian Utomo sebagai Kepala Bidang Ketransmigrasian pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Transmigrasi.
Dalam arahannya, Marindo menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar seremoni administratif, melainkan bagian dari sistem tata kelola ASN berbasis merit yang dijalankan secara konsisten oleh Pemerintah Provinsi Lampung.
“Berbanggalah atas kepercayaan yang diberikan, namun pada saat yang sama saudara harus menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang kini melekat pada jabatan tersebut. Amanah ini bukan hanya administratif, tetapi moral dan profesional,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan, proses seleksi terbuka yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan dilakukan secara transparan, objektif, dan kompetitif, dengan melibatkan mekanisme penilaian kompetensi dan rekam jejak kinerja.
“Pejabat yang dilantik hari ini adalah kandidat terbaik dari tiga nama hasil seleksi terbuka. Ini adalah wujud nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan sistem merit ASN, di mana kualifikasi, kompetensi, dan integritas menjadi dasar utama dalam pengembangan karier,” tegasnya.
Marindo juga mengingatkan bahwa Dinas Perindustrian dan Perdagangan memegang peran strategis dalam menjaga stabilitas harga dan distribusi barang, memperkuat daya saing industri lokal, serta memperluas akses pasar produk daerah.
“Saya berharap Kadisperindag mampu menghadirkan inovasi, mempercepat digitalisasi perdagangan, dan membangun kolaborasi lintas sektor. Tantangan ekonomi ke depan tidak ringan, sehingga dibutuhkan kepemimpinan yang responsif, adaptif, dan berorientasi pada hasil,” katanya.
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya integritas dalam menjalankan jabatan publik.
“Bekerjalah dengan loyalitas kepada negara dan masyarakat. Jaga integritas, hindari konflik kepentingan, dan pastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan publik,” pungkasnya.(red)
